Checklist Kepatuhan: 9 Hal yang Dicek Sebelum Materi Kampanye AI Tayang

Sebagian besar masalah materi kampanye tidak lahir dari keputusan besar yang salah. Ia lahir dari pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan sebelum tenggat.

Ini daftar periksa yang bisa dipakai tim mana pun, tanpa latar hukum, sebelum satu materi keluar dari ruang kerja. Sembilan pertanyaan. Kalau ada satu saja yang jawabannya "belum tahu", materinya belum siap tayang.

Daftar ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum. Untuk materi berisiko, libatkan penasihat hukum tim.

---

1. Apakah materi ini menampilkan wajah kandidat?

Kalau ya, materi ini masuk kategori paling diatur. Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 menetapkan bahwa foto diri peserta pemilu harus asli, terkini, dan tanpa rekayasa berlebihan dengan AI.

Kalau tidak, sebagian besar risiko di daftar ini turun drastis, dan ruang kreatifnya jauh lebih luas.

Pisahkan dua kategori ini sejak perencanaan, bukan saat review akhir. Rinciannya di batas citra diri menurut MK.

2. Apakah foto kandidatnya asli dan terbaru?

Asli berarti benar-benar difoto, bukan digenerate menyerupai. Terkini berarti mewakili rupa kandidat sekarang.

Dua syarat ini murah dipatuhi dan mahal dilanggar. Satu sesi foto di awal musim kampanye menyelesaikannya untuk seluruh materi.

Periksa juga: apakah semua vendor memakai file sumber yang sama? Foto lama yang masih beredar di folder tim adalah sumber masalah yang paling sering terlewat.

3. Apakah ada standar retouch tertulis, dan semua vendor memakainya?

Satu standar, tertulis, untuk semua materi. Tanpa ini, tingkat penyuntingan akan berbeda antar vendor dan antar minggu — dan yang paling ekstrem yang akan dipersoalkan orang.

Standar ini tidak perlu rumit. Ia perlu ada, dan perlu sama.

4. Apakah ada orang lain di dalam materi ini, dan apakah mereka mengizinkan?

Izin harus untuk penggunaan yang persis ini. Izin untuk satu materi bukan izin untuk semua materi. Izin untuk satu musim bukan izin selamanya.

Ini berlaku untuk pendukung, relawan, warga yang tampil, dan siapa pun yang wajah atau suaranya bisa dikenali. Putusan MK bicara soal citra diri peserta pemilu — ia tidak memberi izin apa pun atas rupa pihak ketiga.

Untuk figur yang bukan orang nyata, pertanyaan ini gugur. Itu salah satu alasan konten naratif dengan tokoh fiktif jauh lebih sederhana risikonya.

5. Apakah materi ini menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi?

Kalau tidak, apakah itu terlihat jelas oleh penonton?

Visualisasi rencana, animasi penjelas, dan dramatisasi yang jelas sebagai dramatisasi berada di wilayah aman. Yang berisiko adalah materi yang tampak seperti dokumentasi peristiwa nyata padahal bukan.

Termasuk di sini: lokasi yang tidak pernah didatangi, kerumunan yang tidak pernah hadir, pertemuan yang tidak pernah terjadi.

6. Kalau klip ini beredar terpotong tanpa konteks, apakah masih jujur?

Ini pertanyaan yang paling sering gagal, dan paling jarang ditanyakan.

Materi kampanye tidak beredar utuh. Ia dipotong, di-screenshot, dan dibagikan tanpa caption. Penanda yang hanya ada di keterangan unggahan akan hilang di perjalanan pertama.

Kalau kejujuran sebuah materi bergantung pada konteks yang menyertainya, materi itu belum aman.

7. Apakah cara materi ini dibuat bisa dijelaskan dengan tenang?

Uji sederhananya: kalau wartawan menelepon besok pagi dan bertanya bagaimana materi ini dibuat, apakah ada jawaban yang siap?

Bukan jawaban teknis. Jawaban yang jujur, singkat, dan tidak membuat siapa pun panik.

Kalau jawabannya perlu disusun dulu, itu pertanda materinya perlu ditinjau ulang — bukan pertanda juru bicaranya kurang siap.

8. Apakah jejak produksinya tersimpan?

Belum ada kewajiban hukum untuk ini. Mulai sekarang tetap masuk akal.

Yang perlu disimpan sederhana: file sumber, siapa mengerjakan apa, kapan, dan izin dari siapa saja. Nyaris tanpa ongkos kalau dimulai sejak awal, nyaris mustahil disusun ulang kalau baru dicari saat dipersoalkan.

Bawaslu mengingatkan bahwa penegakan hukum pemilu dituntut menyesuaikan diri dengan teknologi digital dan AI. Tim yang punya catatan berada di posisi jauh lebih baik saat itu terjadi.

9. Siapa yang menandatangani persetujuan akhir, dan apakah mereka melihat materi utuh?

Persetujuan berdasarkan deskripsi bukan persetujuan.

Harus ada satu nama yang bertanggung jawab atas keputusan tayang, dan orang itu harus menonton materinya sampai habis, dalam bentuk yang akan dilihat publik.

Ini kelihatan sepele. Ia adalah satu-satunya butir di daftar ini yang mencegah delapan butir sebelumnya diabaikan karena tenggat.

---

Ringkasan satu halaman

---

Yang tidak ada di daftar ini

Pertanyaan "apakah ini pakai AI". Ia tidak ada di sini karena ia bukan pertanyaan yang menentukan apa pun. Materi yang menyesatkan tetap menyesatkan meski dibuat sepenuhnya dengan tangan, dan materi yang jujur tetap jujur meski sebagian besar digenerate.

Yang menentukan adalah klaimnya, izinnya, dan keterbukaannya. Sembilan butir di atas semuanya soal itu.

---

Sumber

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
• PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu

Daftar ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum.

---

Sudah punya daftar ini. Sekarang butuh materinya.

Kirim brief-mu. Kami balas dengan satu ide dan timeline — dan kalau ada butir di daftar ini yang menurut kami akan jadi masalah, kami sampaikan sebelum produksi dimulai.

Kirim Brief →